Investigasi

Kamis, 14 Desember 2017

  • Di HUT RI, Richard Johnson Kembali Jadi Tukang Sapu Jalan

    Rabu, 17 Agustus 2016 15:06
  • Sekap Satu Keluarga, Kawanan Perampok Gondol Harta Benda Senilai Rp230 Juta

    Rabu, 27 Mei 2015 18:36
  • Lapas Bengkalis Gelar Sidak Narkoba

    Kamis, 23 April 2015 02:50
  • Sekretaris KPA Riau, 'Kalau Gubernur datang, Alhamdulillah'

    Kamis, 31 Juli 2014 21:18
  • Ketua Yayasan Utama, 'HIV AIDS di Riau, Ya, Bencana'

    Kamis, 31 Juli 2014 19:33
  • Skandal Mega Korupsi Bank Riau Kepri ; Terdakwa Arya Wijaya Divonis Bebas

    Rabu, 21 Mei 2014 11:58
  • Terjerat Korupsi Kapal Tanker, Syarifuddin, Dirut KITB Diadili

    Kamis, 10 April 2014 10:51

Di HUT RI, Richard Johnson Kembali Jadi Tukang Sapu Jalan

Di HUT RI, Richard Johnson Kembali Jadi Tukang Sapu Jalan

PEKANBARU,DELIKRIAU - Malang nian nasib yang mendera Richard Johnson (40). Nilai-nilai kemerdekaan seperti menjauh dari dirinya. Lulusan Universitas Riau (UR) tahun 2001 ini kembali ditempatkan...

Sekap Satu Keluarga, Kawanan Perampok Gondol Harta Benda Senilai Rp230 Juta

Sekap Satu Keluarga, Kawanan Perampok Gondol Harta Benda Senilai Rp230 Juta

PEKANBARU, DELIKRIAU-Kembali, aksi perampokan dengan menggunakan senjata api, terjadi di wilayah hukum Polda Riau. Kali, satu keluarga di RT 16 RW 08 Desa Pasir Agung...

Satroni Rumah di Rohil, Kawanan Perampok Gondol Harta Benda Jutaan Rupiah

Satroni Rumah di Rohil, Kawanan Perampok Gondol Harta Benda Jutaan Rupiah

PEKANBARU, DELIKRIAU-Lutfi (33), warga Jalan Sidomulyo, Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tidak berdaya tatkala kawanan perampok yang beraksi dengan menggunakan senjata tajam (sajam)...

Disperindag Sidak Minuman Beralkohol di Minimarket

Disperindag Sidak Minuman Beralkohol di Minimarket

PEKANBARU, DELIKRIAU - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Senin (27/4) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah minimarket dan supermarket di Pekanbaru. Sidak ini...

Lapas Bengkalis Gelar Sidak Narkoba

Lapas Bengkalis Gelar Sidak Narkoba

BENGKALIS, DELIKRIAU - Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Bengkalis, Riau, bersama Badan Narkotika Kabupaten Bengkalis menggelar inspeksi mendadak, Rabu, sekitar pukul 09.00 WIB, terhadap 10...

Culik Seorang Pengusaha, Komplotan Ini Minta Tebusan Rp 400 Juta

Culik Seorang Pengusaha, Komplotan Ini Minta Tebusan Rp 400 Juta

JAKARTA, DELIKRIAU - Lima orang yang belum diketahui identitasnya menculik seorang pengusaha, Thalib Abbas (70), di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat diculik, diketahui...

Prajurit Diingatkan Mengantisipasi Penyelundupan di Perbatasan

Prajurit Diingatkan Mengantisipasi Penyelundupan di Perbatasan

Pekanbaru,DELIKRIAU - Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto mengingatkan agar prajurit harus mengantisipasi adanya ancaman di kawasan daerah perbatasan. Terutama yang dilakukan oleh oknum...

Sekretaris KPA Riau, 'Kalau Gubernur datang, Alhamdulillah'

Sekretaris KPA Riau, 'Kalau Gubernur datang, Alhamdulillah'

INVESTIGASI, DELIKRIAU.COM - TERNYATA, Kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Propinsi Riau masih sedinding dengan kantor Yayasan Utama. DELIKRIAU.COM baru tahu setelah sepekan sebelumnya menyambangi kantor...

Ketua Yayasan Utama, 'HIV AIDS di Riau, Ya, Bencana'


Berikut petikan wawancara kami dengan Taruji, Ketua Yayasan Utama yang siang itu telah menunggu kami di ruangan kerjanya.

Sampai hari ini, berapa ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan berapa yang sudah meninggal karena HIV AIDS di Propinsi Riau?

Data dari yang sudah kita peroleh dari Dinas Kesehatan Propinsi Riau melalui Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Riau,  sampai dengan akhir Agustus ini jumlah kasusnya untuk HIV mencapai 1.163 orang. Kemudian yang AIDS-nya itu 954 kasus. Orang yang sudah meninggal karena AIDS mencapai angka 600-an orang. Itu di seluruh Riau, sedangkan khusus untuk di Pekanbaru, kasus HIV 482, AIDS-nya ada 521 kasus.

Apa beda HIV dengan AIDS.

HIV itu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia dan dia belum menampakkan gejala. Orangnya masih sehat, masih bugar tetapi virus itu ada dalam tubuh orang tersebut 5 sampai 10 tahun. Kemudian masuklah pada tahap AIDS, yaitu kumpulan gejala penyakit yang mulai muncul pada orang yang terinfeksi HIV. Beberapa gejala biasanya terkena TB Paru, penjamuran di mulut, kanker pada kulit dan sebagainya. Biasanya dua atau tiga gejala ini muncul secara bersamaan untuk orang yang mengidap AIDS. Kawan-kawan yang terinfeksi HIV inilah yang disebut ODHA (orang dengan HIV AIDS).

Ketika orang baru terinfeksi HIV apa gejalanya?

Secara umum, tidak ada gejalanya. Sama seperti orang sehat. Ketahuannya kalau dia melakukan tes darah. Jadi kalau orang yang sudah punya resiko, seperti orang yang suka melakukan seks bebas, berganti-ganti pasangan, kemudian penggunaan jarum suntik, melakukan trasfusi darah atau transplantasi organ, itu punya resiko untuk tertulas HIV. Jadi, orang-orang seperti ini dianjurkan untuk melakukan tes HIV.

Dimana saja orang bisa Tes HIV ?

Di Pekanbaru sudah banyak tempat untuk bisa melakukan test HIV. Di rumah sakit umum Arifin Ahmad, di rumah sakit jiwa Tampan, dan di lima puskesmas yang sekarang jadi percontohan. Di Puskesmas Senapelan, Simpang Tiga, kemudian Tenayan Raya, Puskesmas Lima Puluh dan di Puskesmas Payung Sekaki. Semuanya sudah bisa diakses masyarakat.

Dari pantauan Yayasan Utama, sejauhmana minat masyarakat untuk melakukan test?

Cukup tinggi. Sekarang kita sedang melakukan pengorganisasian masyarakat untuk mengetahui secara dini status HIV seseorang. Dengan kita memberi informasi kepada masyarakat umum. Karena sekarang kan kasus ibu rumah tangga dan anak di Riau itu sudah peringkat tiga.

Peringkat tiga apa?

Peringkat tiga di Indonesia. Dari kalangan jenis pekerjaannya ibu rumah tangga, Riau peringkat tiga. Jadi kalangan ibu rumah tangga yang terkena HIV AIDS, Riau nomor tiga di Indonesia.

Untuk HIV AIDS peringkat berapa ?

Kasus HIV AIDS Riau masuk sepuluh besar di Indonesia. Yang tertinggi di DKI Jakarta.

Apa maksudnya perbandingan kasus HIV AIDS itu 1 banding 100 ?

Ya, itu maksudnya, 1 orang yang dilaporkan terinfeksi HIV, itu kemungkinan ada 100 orang yang tidak diketahui terinfeksi. Jadi fenomena gunung es begitu, 1 orang diketahui, 100 orang tidak diketahui.  Nah, begitulah, sekarang kita menggerakkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini dengan memeriksakan diri test HIV. Sudah banyak ibu-ibu rumah tangga yang mau memeriksakan diri. Sekarang tinggal belum siapnya layanan itu memberikan layanan karena keterbatasan, salah satunya reagen untuk tes HIV itu terbatas.

Maksudnya ?


Pemerintah kekurangan reagen untuk tes HIV. Padahal kita sudah membentuk kelompok-kelompok di masyarakat yang mendorong agar orang mau memeriksakan diri tes HIV. Sayangnya, dinas kesehatan Kota Pekanbaru kekurangan reagen. Reagen ini alat untuk tes HIV.

Apa mahal alat tes itu?

Saya rasa tidak begitu mahal. Fasilitas layanan itu harusnya  memadai. Dengan keterbatasan reagen itu, mereka (klinik tes HIV) memprioritaskan test bagi mereka yang beresiko tinggi tertulas HIV.

Anda melihat seperti apa ancaman bahaya HIV AIDS di Propinsi Riau?

Terkait dengan epidemi HIV AIDS di Riau, sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan pengamatan kita di lapangan, faktor-faktor pemicu penyebaran itu sudah banyak sekali. Tempat hiburan, peredaran narkoba sangat tinggi, tempat-tempat prostitusi marak, itu yang menyebabkan epidemi kita menjadi tidak terkendali.

 

Apa ancamannya ?

Kita akan melahirkan generasi-generasi yang terinfeksi. Kalau ibu rumah tangga sudah terinfeksi, dan dia tidak tahu statusnya terinfeksi, dia melahirkan anaknya terinfeksi.

Data Komisi Penanggulangan Aids Propinsi Riau hingga akhir Agustus 2012  menyatakan ada 2.117 orang terinfeksi HIV AIDS ?

Ya, berarti bisa ada 211.700 orang yang terinfeksi HIV AIDS. Karena berdasarkan estimasi nasional di tahun 2009, untuk Riau itu lebih kurang 200 ribu orang rawan terinfeksi HIV. Ini perkiraan para ahli kesehatan epidemitologi HIV AIDS.

Apa ini bisa dikatakan bencana?

Kalau dikatakan bencana, ya, bencana.

Seperti apa itu dahsyatnya menurut Anda?

Nanti akan banyak orang yang…. (tersenyum, menarik nafas dalam) mati karena AIDS, kemudian rumah sakit-rumah sakit akan terbatas untuk penampungannnya. Dan ini bisa terjadi seperti di Afrika Selatan. Akan banyak anak yatim piatu, siapa yang mengurus mereka. Dan ini sudah mulai kelihatan satu-satu, orang tuanya meninggal karena AIDS, anaknya terinfeksi HIV AIDS. Kita berharap ini perlu menjadi perhatian pada pemimpin-pemimpin kita yang ada di propinsi dan kabupaten kota untuk peduli.

Kita bandingkan skala 1 hingga 10, apakah  program AIDS ini seharusnya masuk dalam skala nomor 1?

Seharusnya itu masuk dalam skala prioritas untuk pembangunan sumber daya manusia Riaunya. Itu investasi, ya. Karena ini bukan fisik. Ini adalah investasi kesehatan. Kalau dari 200 ribu orang itu yang rawan, saya katakan rawan tadi betul-betul ternyata dia terinfeksi HIV AIDS, kita akan berada pada sebuah generasi muda kita itu, ya, orang-orang yang sudah terinfeksi HIV AIDS.

Bagaimana Anda melihat pelayanan di sini, terhadap orang-orang yang sudah AIDS.

Kawan-kawan yang sudah terinfeksi HIV AIDS ini, sampai sejauh ini, stigma sama diskriminasi itu sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun di tempat layanan kesehatan. Satu dua masih ada, bahwa kalau ada orang yang terinfeksi HIV AIDS itu stigma dan diskriminasinya terjadi. Tapi sudah sangat jauh sekali turunnya.

Apakah yayasan Anda ikut memantau kwalitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah?

Ya, kita tetap memantau. Perawatannya ada di RS. Santa Maria, RS. Jiwa, RS. Bhayangkara dan RSUD Arifin Achmad.

Ada ruangan khusus di rumah sakit untuk pasien HIV AIDS?

Tidak, tidak ada ruangan khusus. Memang kita berharap tidak ada ruangan khusus. Karena itu sudah ada perbedaan, diskriminasi. Kita berharap bahwa semua pasien-pasien yang terinfeksi HIV itu bisa makan bersama dengan pasien-pasien yang lain.

Tapi, beberapa tahun lalu, kami lihat di RSUD ada ruang khusus untuk perawatan pasien AIDS?

Dulu, iya dibedakan. Sekarang tidak. Bangsal itu untuk penyakit dalam, juga diperuntukkan buat kawan-kawan AIDS.

Apa pasien AIDS diberitahukan kepada pasien-pasien yang lain?

Tidak.

Apa tidak takut nanti menular?

Karena HIV AIDS itu tidak menular melalui berdekatan, bersentuhan. Itu tidak menular. Jadi tidak dipersoalkan ketika seorang pasien AIDS lalu sebelahnya pasien, katakanlah kanker atau pasien yang kena ginjal, itu tidak masalah. Tidak akan menularkan. Kecuali kalau dia mengidap TBC, itu yang perlu diisolasi. Karena TBC-nya yang menularkan, tapi HIV-nya tidak menularkan.

Yayasan Utama bekerja sama dengan siapa?

Kita bekerja sama dengan semua pihak. Sekarang kita fokus dengan program Global Fund untuk menjangkau, mendampingi orang-orang yang punya resiko tinggi, seperti penjaja seks, pengguna narkoba suntik. Kita jangkau saat ini di Pekanbaru.

Apa saja yang sudah lembaga Anda lakukan?

Kita memberikan informasi kepada mereka tentang bahaya HIV AIDS itu, cara penularannya bagaimana, yang jelas informasi yang lengkap. Kemudian, kita dorong mereka untuk memeriksakan diri.

Ketika mereka sudah memeriksakan diri, dan kemudian dinyatakan positif, apa kemudian yang dilakukan?

Kita akan melakukan pendampingan. Jadi tidak terputus sampai dia dilayanan. Ketika dia mendapatkan status positif, kita dampingi. Kita serahkan kepada kawan-kawan yang punya kelompok sendiri, khusus. Di sini ada. Jadi orang-orang yang positif dan keluarganya itu, ada lembaga sendiri, yayasan sendiri.

Apa namanya?

Yayasan Sebaya Lancang Kuning. Lalu, Yayasan Siklus. Itu menjadi mitra kita untuk penjangkauan kelompok beresiko tinggi. Kita bekerjasama, berkolaborasi. Dia (Yayasan Siklus) lebih fokus kepada pengguna narkoba suntik, kita fokus kepada perilaku seperti tadi itu, kepada  penjaja seks. Dan, sangat maju sekali di Pekanbaru ini, karena banyak sekarang komunitas-komunitas itu berorganisasi. Seperti gay-nya sudah ada, warianya, kemudian dari ODHA-nya sendiri sudah membentuk organisasi. Jadi kita sudah bisa berkolaborasi dengan mereka.

 

Ada temuan kasus positif di puskesmas A, misalnya, itu sudah bisa langsung ke kelompok dukungan ini. Mereka langsung melakukan dukungan psiko sosial. Lalu ada IPPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia Pekanbaru, kemudian ada DEKAP PMI mendampingi kawan-kawan yang positif. Ada IPAS, Ikatan Persaudaraan Sehati, itu khusus kawan-kawan yang menjangkau dan mendampingi orang-orang waria sama gay. Kemudian ada WARGA, komunitas Waria dan Gay.

Apa saja kegiatan mereka?

Kegiatan rutin mereka, mengadakan pertemuan. Internal mereka sesama positif itu kumpul, lalu membahas apa yang mereka hadapi terhadap layanan. Apakah masih ada diskriminasi, mengingatkan mereka juga untuk tetap semangat menjalani kehidupan mereka. Jadi, mereka saling dukung, makanya dinamakan kelompok dukungan. Mengingatkan mereka bahwa bukan hanya anda sendiri yang terinfeksi, tetapi masih ada yang lain setelah mereka bersama-sama. Dan itu mereka lakukan sejak mulai didiagnosa, sampai mereka meninggal.

Ketika kita donor darah, darah itu diperiksa. Lalu, ketika ternyata darah itu terinfeksi HIV, apa kita diberitahu?

Nah, ini yang sekarang prosedurnya belum ada. Jadi PMI sepertinya belum punya semacam SOP bagaimana ketika seseorang itu diskrening (di periksa laboratorium) darahnya itu ketika donor terinfeksi HIV. Ada semacam kebijakan, kayaknya ini, internasional atau Indonesia itu ada. Sebatas itu saja. Kita berharap dan mendorong mereka (PMI) agar membuka layanan VCT, Voluntery Consulling and Testing.  Jadi, ketika ada orang mau diambil darahnya, mereka dikonseling dulu. Kalau nanti dalam skrening darahnya itu dia positif ada HIV-nya, dia dikonseling. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, seperti selama ini.

Apa ada peran pemerintah mendukung Yayasan Anda?

Selama ini sifatnya dukungan politik. Artinya, apa yang kita lakukan di lapangan, di masyarakat, tidak ada hambatan. Jadi kalau kita ada kendala terkait dengan komunitas-komunitas atau tempat-tempat beresiko tapi kita tidak diijinkan masuk, nanti pemerintah yang akan membantu.

 

Siapa yang membantu pendanaan kegiatan Anda?

Sekarang ini kita didanai oleh Global Fund. Semacam kelompok di dunia internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang dibantu oleh mereka.

Jadi bukan dari pemerintah?

Bukan dari pemerintah. Dari APBN dan APBD belum ada dibantu. Sebenarnya kita berharap, karena ini persoalan kita seharusnya pemerintah yang membantu. Karena itu tadi, ini belum dianggap persoalan prioritas. Padahal, ini ancaman serius bagi masyarakat kita.

Dari sekian banyak yang terinfeksi HIV itu dari golongan mana?

Justru yang banyak terinfeksi itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah. Dan banyak yang terjadi itu adalah masyarakat umum, dibanding dari orang yang punya perilaku resiko itu. Karena kan tadi, satu orang penjaja seks katakanlah menerima empat orang pelanggan dalam satu hari satu malam, pelanggannya ini punya pasangan, itu yang punya resikonya tinggi. Belum lagi dia selingkuh dengan orang lain. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau pekerja seks tidak sampai 30 persen dari penderita itu.

Obat-obatan selama ini gratis?

Iya, gratis. Bisa diambil di RSUD Pekanbaru atau RS Jiwa. Obatnya tidak dijual bebas.

Kalau orang-orang yang berduit, kan malu melakukan test?

Biasanya mereka melakukan tes di luar kota atau di luar negeri. Membeli obatnya juga di luar kota atau luar negeri.

 

Apa pernah obat-obatnya putus disediakan rumah sakit?

Itu yang harus dijaga, jangan sampai putus. Pernah terjadi obat putus di tahun 2007.

Kalau putus begitu bagaimana, pada matilah?

(Tertawa) Ya, itu dia yang terjadi. Kita tidak mengharapkan putus. Karena kalau obat putus, ada resiko meninggal.  ***

 

Berita Terkait :

Gawat, HIV AIDS di Riau, sudah Bencana?

Koordinator Yayasan Sebaya Lancang Kuning, 'HIV AIDS bisa Hancurkan Satu Bangsa'

Sekretaris KPA Riau, 'Kalau Gubernur datang, Alhamdulillah'

Pergi bawa SPPD, Pulang bawa HIV

Ketika Saya Mewawancarai Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)

Alasan Mati yang tak Indah

 

Wawancara / Editor : Soegi

 

 

  INVESTIGASI, DELIKRIAU.COM - HARI sudah jelang pukul sepuluh pagi, namun geliat aktifitas di Rumah Sakit Tentara Pekanbaru belum terlihat ramai. Halaman masih lenggang, meski jalanan...

Skandal Mega Korupsi Bank Riau Kepri ; Terdakwa Arya Wijaya Divonis Bebas


DELIKRIAU, INVESTIGASI
- TELEPON selular Fery, staf Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Batam - sekarang Bank Riau Kepri -  berdering beberapa kali. Sedetik, Ferry yang tengah sibuk bekerja siang itu, melirik ke display telepon genggamnya. Nama seorang pengusaha yang baru ia kenal dua minggu sebelumnya, di kedai kopi Nona Batam, berkedip di layar.

“Pak Fery, sekarang saya ada di Hotel Nagoya, bisa ketemu saya?” suara Arya Wijaya, pengusaha property dari Jakarta, terdengar sopan dari seberang telepon.

Fery melihat jam, masih beberapa menit lagi waktu istirahat. Tanpa beranjak dari tempat duduknya, ia menjawab, ”Nanti pada jam istirahat, ya pak.”

Fery tak perlu menunggu waktu lama untuk menepati janjinya. Beberapa menit saat jam istirahat kantor tiba, ia sudah terlihat di loby hotel Nagoya. Hotel itu berada tepat di seberang kantor BPD Cabang Batam di kawasan Nagoya.

“Apa kabar?” sapa Arya Wijaya menjabat tangan Fery.  Setelah saling sapa dan menanyakan kabar masing-masing, pembicaraan menjurus ke niat dan tujuan Arya datang dari Jakarta ke Batam siang itu.

Kejadian pada pekan terakhir bulan Maret tahun 2003 itu disampaikan Fery pada sidang kesaksiannya di Pengadilan Tipikor  Pekanbaru lima bulan lalu. Kala itu Fery bersaksi untuk Arya Wijaya, Direktur PT. Saras Perkasa, yang jadi terdakwa skandal mega korupsi Bank Riau Kepri senilai Rp. 35,2 Milyar.

“Kalau ada minat, tengoklah kita punya bangunan dan Mall di komplek Batavia Batu Aji Batam,” ucap Fery menutup pertemuan singkat di loby hotel Nagoya. Sejurus kemudian, ia meriung kembali ke kantornya.

Pertemuan siang itu di kemudian hari berujung mengantar Arya Wijaya dan tiga pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau ke penjara. Bukhari Arrahim, mantan Kepala Kredit BPD Riau dan Yumadris, mantan Kepala Cabang BPD Batam dijatuhi hukuman 4 tahun bui setelah hakim menyatakan keduanya terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya, enam tahun penjara dan denda Rp500 juta. Putusan itu menyusul vonis mantan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Zulkifli Thalib, yang juga dihadiahi 4 tahun bui sebulan sebelumnya.


 

Nasib ketiga Pejabat Bank Riau Kepri itu tidak semujur nasib Arya Wijaya. Enam pekan lalu, Senin [24/3/2014] Majelis Hakim Tipikor PN Pekanbaru menjatuhkan vonis onslag  terhadap terdakwa Arya Wijaya, Direktur PT Saras Perkasa Batam. Pengusaha asal Jakarta itu kini melenggang bebas karena kasusnya dinyatakan bukan perkara pidana melainkan perdata.

Awal kasus korupsi yang menjerat 3 pejabat Bank Riau yang hingga kini masih dalam tahanan itu sendiri tergolong kasus lama. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR yang diperoleh Delik Riau, kejadian perkenalan staf BPD Riau kantor Cabang Batam, Fery  di bulan Maret 2003 itu menjadi awal tragedi skandal mega korupsi Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemda Propinsi Riau.

Sebagaimana pengakuan Fery di muka persidangan saat bersaksi untuk terdakwa Arya Wijaya beberapa waktu lalu sebelum Arya diputus bebas, setelah pertemuan di loby hotel Nagoya Fery segera mengontak atasannya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Sarjono Amnan di kantor BPD Riau. Ia tuturkan kenalannya seorang investor dari Jakarta berminat untuk membicarakan mengenai take over mall dan pertokoan komplek Batavia Batuaji Batam. Sarjono Amnan bergegas melapor  ke atasannya pula, Direktur Utama BPD Riau Zulkifli Thalib, apa yang baru saja ia dengar dari Fery. Gayung bersambut,  Zulkifli pun minta dikenalkan dengan Arya. Ia lantas meminta nomor telepon Arya Wijaya. Tak keberatan, Fery mengirim nomor telepon Arya.

Atas restu Zulkifli Thalib, Fery dan Arya terbang ke Pekanbaru  tak lama setelah Fery memperkenalkan Arya melalui sambungan telepon. Begitu menginjakkan kakinya di Pekanbaru, keduanya meriung menemui Zulkifli. Perkenalan Arya dan Zulkifli hari itu ternyata berlanjut. Selang beberapa hari kemudian, tanggal 26 Mei 2003, Ferry datang lagi untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Kali ini  Fery datang bersama bossnya, Kepala BPD Riau Cabang Batam, Yumadris. Dari Batam mereka bergegas ke ruang kerja Zulkifli di lantai 4 gedung BPD Riau jalan Jend. Sudirman Pekanbaru. Di ruangan itu ternyata telah menunggu kolega barunya, Arya Wijaya. Arya tak sendirian, ia ditemani kerabatnya, Aryawan Wicaksana. Tak lama masuk ke ruangan itu Buchari Rahim, Direktur Pemasaran dan Sarjono Amnan, Direktur Umum dan Kepatuhan.

Saat itu Zulkifli Thalib memerintahkan Yumadris agar membantu proses kredit Arya Wijaya dengan jenis kredit Investasi Bina Prima, dengan cara take over 1 unit Mall dan 39 ruko atau pengalihan aset dari PT. Karyawira Wanatama yang saat itu pembangunannya macet kepada perusahaan Arya Wijaya. Yumadris tak bisa menampik perintah bossnya. Ia pun menyanggupi titah itu. Tak berselang lama, Yumadris dan Fery beringsut meninggalkan ruang rapat. Tinggallah tuan rumah Zulkifli Thalib, Buchari A Rahim dan Sarjono Amnan menjamu dua orang tamunya, Arya Wijaya dan Aryawan Wicaksana.

Dalam kesaksiannya, Fery tidak mengetahui proses selanjutnya Arya Wijaya melakukan take over Mall dan Ruko di Komplek Batavia Batu Aji Batam dengan nilai 35,2 Milyar. “Karena pada bulan Mei 2003 saya diskor oleh Direktur Utama BPD Riau Zulkifli Thalib hingga bulan Desember 2003,” kata Fery. Nyaris sejak bulan Mei hingga Desember tahun itu dirinya tidak masuk kantor dan tidak tahu perkembangan kantor. “Namun pada bulan Agustus, Miswanto memberitahu saya bahwa kredit Arya Wijaya sudah selesai,”akunya. DELIK RIAU berusaha mencari kontak Fery untuk meminta konfirmasi kepadanya, namun tidak berhasil.

Sepeninggal Yumadris dan Fery dari ruangan kerja Dirut BPD Riau Pusat, pertemuan sembilan tahun yang lalu itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, Arya Wijaya bersedia melakukan akuisisi atau take over sebuah Mall dan 39 ruko yang belum jadi milik PT. Karyawira Wanatama yang nunggak kreditnya di BPD Cabang Batam dengan nilai seluruhnya Rp. 33.000.000.000,- . Kedua, untuk merampungkan bangunan Mall dan ruko di komplek Batavia Batu Aji Batam itu, BPD Riau bersedia dan setuju memberi fasilitas kredit baru yang besarnya akan di tentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang akan diusulkan Arya Wijaya.

Pengusaha asal Jakarta ini pun berjanji akan memberikan jaminan tambahan atau additional guarantee berupa cash collateral ( deposito) yang besarnya di atas fasilitas yang diberikan, baik fasilitas kredit maupun jumlah nilai yang diakuisisi.  Jaminan pokoknya Mall dan Ruko di komplek Batavia Batu Aji itu. Keempat, untuk memudahkan proses akuisisi ini, maka hal – hal yang berhubungan dengan PT.Karyawira Wanatama, pemilik lama, akan di jembatani oleh pihak BPD RIAU. Kesepakatan itu ditutup dengan pernyataan kedua belah pihak – Arya Winata dan BPD Riau –  akan memfollow up dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Proyek Mall dan Ruko di komplek Batavia Batu Aji itu pernah dilakukan penilaian (appraisal) oleh PT. Kawira Pratama Penilai pada tanggal 28 April 2003. Laporan penilaian yang ditanda tangani Dodi Purgana, Direkturnya, nilai appraisal sebesar Rp. 16.352.000.000,- sesuai nilai pasar saat itu. Keuntungan fulus akan naik berlipat-lipat tatkala pembangunan dilanjutkan.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Zulkifli Thalib lantas memerintahkan Sarjono Amnan dan Yumadris menemui Herianto, Direktur PT Karyawira Wanatama  di Batam pada tanggal 11 Juni 2003. Herianto setuju 1 unit Mall dan 39 Ruko dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk BPD Riau. Dua pekan kemudian, 27 Juni, Dirut BPD Riau itu kembali mengutus Buchari Arahim, Zuhri Arsyad, Yumadris dan Syahrul mewakili BPD Riau menemui Herianto. Lagi-lagi, Direktur PT Karyawira Wanatama itu bersedia mempercepat proses alih asset perusahaannya.

Beberapa hari kemudian, Yumadris, Pimpinan BPD Cabang Batam mengajak Arya Wijaya meriung ke lokasi proyek Mall dan 39 Ruko di Komplek Pertokoan Batavia, Batu Aji. Zulkifli berulang-ulang menyatakan, apabila proyek itu di take over dan dilanjutkan pembangunannya hingga rampung oleh Arya, nilainya akan melambung tinggi. Iming-imingnya, BPD Riau akan komitmen mendukung pembiayaannya dengan fasilitas kredit.

Mendapat iming-iming itu, Arya menyanggupi tawaran Zulkifli.  Masalah muncul, Arya tak punya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk proyek itu. Tak ingin Arya berubah pikiran, Zulkifli menjanjikan akan menyiapkan pembuatan perusahaan baru, plus administrasi pengurusan kredit. Pendek kata, Arya terima bersih dan tinggal tanda tangan saja.


 

Tak tanggung-tanggung - bisa dibilang mendapat fasilitas kelas satu - selain dibuatkan perusahaan, Arya juga dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru domisili kota Batam, disiapkan seorang Notaris, bahkan nama perusahaan pun sudah dipersiapkan oleh pihak BPD Riau – meski belakangan, ihwal nama akhirnya Zulkifli menyetujui nama PT. Saras Perkasa yang diusulkan Arya Wijaya.

Layaknya fasilitas kelas satu, tak perlu menunggu lama-lama pada tanggal 28 Juni 20013 akte pendirian perusahaan PT. Saras Perkasa rampung dibuat di hadapan notaris Yondri Darto SH, notaris yang ditunjuk BPD Riau. Meski telah memiliki nomor akte 548  namun perusahaan itu belum berbadan hukum karena masih harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 30 Juni 2003, Arya Wijaya bertandang  kantor BPD Riau Cabang Batam di jalan Pembangunan nomor 1 menemui Pimpinannya, Yumadris.

“Arya menemui saya dan menyerahkan surat permohonan kredit jenis Bina Prima,” kata Yumadris dalam kesaksiannya di PN Tipikor Pekanbaru beberapa waktu lalu. Semua kelengkapan administrasi permohonan kredit tersebut dibuatkan oleh Tim Kredit Bank Riau Pusat di Pekanbaru yaitu Bukari Arahim dan tim. Arya tinggal tanda tangan saja. Meski PT Saras Perkasa waktu itu belum berbadan hukum, Yumadris tetap menerima permohonan tersebut. “Sebelumnya saya
menerima arahan dari Direksi BPD Riau Pusat,  pak Zulkifli Thalib untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di kantor cabang Batam,” aku Yumadris.

Dibantu bawahannya, Miswanto, tanggal 4 Juli 2003 Yumadris membuat surat pengajuan kredit atas nama PT. Saras Perkasa yang ditujukan kepada Bapak Direksi BPD Riau cq. Divisi Perkreditan dengan register surat Nomor : 155/KRD/BTM/2003. “Saya yang menandatangani surat tersebut,” kata Yumadris. “Untuk stempel sudah dipersiapkan sehingga pelaksanaan stempel surat di kantor BPD Pusat. Nomor register surat meminta ke kantor cabang. Berkas permohonan diserahkan staf Divisi Kredit.”  Pimpinan BPD Riau Cabang Batam itu mengaku merekomendasikan menyetujui pemberian kredit kepada PT Saras Perkasa semata-mata untuk menyelamatkan Bank pelat merah itu.

“Kondisi Bank kami saat itu sangat mengkhawatirkan dari sisi kualitas kredit secara keseluruhan yang NPL (Non Performing Loan) BPD Riau sudah mencapai 4,9% , sudah berada diambang batas toleransi Bank Indonesia sebesar 5 %. Artinya, 3000 karyawan BPR Riau akan menganggur dan Bank akan rugi sehingga situasi saat itu bisa dikatakan krisis atau genting,” kata Yumadris dalam kesaksiannya.

Tak lama berselang lewat satu pekan dari surat yang diajukan Yumadris, pada tanggal 9 Juli 2003 Zulkifli Thalib memanggil Syahrul, bawahannya yang menjabat Kepala Bagian Kredit Komersil dan memberi perintah agar membantu Yumadris dan Miswanto, Kepala Seksi Pemasaran BPD Riau Cabang Batam untuk membuat notisi permohonan kredit atas nama Arya Wijaya atau PT. Saras Perkasa.

Bersama-sama dengan Yumadris dan Miswanto, di ruangan Divisi Perkreditan Syahrul membuat notisi pembahasan kredit dan menganalisa dari beberapa aspek antara lain aspek yuridis, aspek managemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek collateral atau Jaminan, dimana hasil analisa Syahrul menyatakan ; berkas administrasi kredit yang diajukan Arya Wijaya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.


 


KREDIT TETAP DICAIRKAN

DIREKTUR Utama BPD Riau Kantor Pusat Pekanbaru, Zulkifli Thalib pada tanggal 11 Juli 2003 memimpin Rapat Komite Kredit yang dihadiri Direksi, beberapa Pimpinan Divisi, Pimpinan Cabang Batam, Kepala Seksi, Komisaris dan Komisaris Utama. Sumber Delik Riau menceritakan, seharusnya yang berinisiatif, mengundang dan pemimpin Rapat Komite Kredit adalah Pemimpin Divisi Perkreditan BPD Riau, H Zuhdi H Arsyad bukannya Direktur Utama Bank Riau, Zulkifli Thalib.  Tetapi, saat Rapat Komite Kredit siang itu, Zuhdi H Arsyad tidak terlihat dalam ruangan.

“Saya sedang tugas keluar kota waktu Rapat Komite Kredit itu dilangsungkan. Saya tidak berada di Pekanbaru,” ungkap Zuhdi kepada Delik Riau Rabu pekan lalu (14/5/2014).  Saat ditanya apakah dirinya diundang, Zuhdi menjawab, “Tidak. Karena saya tidak berada di Pekanbaru, jadi saya tidak diundang. Karena ini  bersifat ekstra ordinary dan harus cepat diproses, Dirut mengambil putusan begitu. Tapi, soal alasan lainnya yang tahu Dirut-lah,” katanya sambil tertawa.

Di depan Rapat Komite Kredit, Syahrul mempresentasikan hasil pembahasan analisa kredit
dengan kesimpulan bahwa permohonan kredit Arya Wijaya melalui PT Saras Perkasa tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat.  Kedua, Arya Wijaya  tidak membuat dan menyerahkan Proposal Pengajuan Kredit dan Peruntukannya,  lalu pada saat pengajuan kredit PT Saras Perkasa tidak ada dukungan financial dari Perusahaan Perkasa Group. Berikutnya Arya Wijaya tidak menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD Riau Cabang Batam, dan terakhir PT Saras Perkasa tidak layak untuk mendapatkan kredit.



Meskipun telah disampaikan analisa kredit tersebut, Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh Zulkifli Thalib memutuskan tetap menyetujui permohonan kredit PT Saras Perkasa
sebesar Rp.35,2 Milyar dengan perincian Rp. 32,2 Milyar merupakan pengalihan asset dari PT.
Karyawira Wanatama kepada PT. Saras Perkasa dan sisanya Rp 3 Milyar diberikan kepada PT. Saras Perkasa dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan
fisik Mall. Empat hari usai Rapat Komite Kredit itu diputus, Zulkifli Thalib melayangkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003, setelah sebelumnya diparaf oleh Bukhari Arahim, Direktur Pemasaran BPD Riau. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau Cabang Batam, Yumadris. Hari itu juga, dengan tanggal yang sama, Pimpinan BPD Riau Cabang Batam itu menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003  yang ditujukan kepada Direktur PT Saras Perkasa, Arya Wijaya.

Dua pekan berikutnya, tanggal 30 Juli, kredit tersebut cair sebesar Rp 35,2 Milyar. Atas persetujuan Arya Wijaya, uang sebesar Rp. 32,2 Milyar hari itu juga dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap debitur sebesar Rp. 250.000.000,- . Sisanya Rp. 3 Milyar lagi diparkirkan ke rekening PT. Saras Perkasa.

Awal tahun 2012 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Mabes Polri menelisik proses pemberian kredit BPD Riau Kantor Cabang Batam ini dan menetapkan beberapa tersangka. Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.
Wartawan Delik Riau, Rusda, dua pekan lalu mencoba meminta konfirmasi  kepada Zulkifli Thalib di Rutan Pekanbaru namun tidak berhasil menemuinya. Wartawan kami diterima istrinya saat bertandang ke rumahnya di Jl. Lembaga Pemasyarakatan tak jauh dari Rutan Pekanbaru. “Coba hubungi Pengacara Bapak,” ujar wanita itu seraya menyerahkan berkas Eksepsi suaminya.  Delik Riau mencoba mencari nomor kontak pengacara Zulkifli Thalib, Agung Budiharta dari Law Office Peka di Yogyakarta, namun tidak berhasil.

Pimpinan Divisi Hukum dan Corporate Secretary Bank Riau Kepri Pusat Pekanbaru, Sofyan, saat dihubungi Delik Riau tidak bersedia memberikan keterangan. “Saya baru pindah jadi tidak bisa memberikan keterangan apa-apa,” katanya  dari telepon selular.

Salah seorang penasehat hukum Arya Wijaya dari kantor hukum Asep Ruhiat & Partners,  menyambut gembira putusan Majelis Hakim Tipikor PN Pekanbaru yang membebaskan kliennya dengan putusan onslag. “Putusan Majelis Hakim sudah benar. Sejak awal dalam eksepsi kami sampaikan di persidangan kalau perkara ini ranahnya perdata, bukan pidana. Kami bersyukur, Majelis akhirnya membebaskan klien kami,” katanya saat dihubungi Delik Riau.



Sumber Delik Riau menyampaikan kabar kalau ketiga mantan Pejabat BPD Riau masing-masing Zulkifli Thalib, Bukhari Arrahim dan Yumadris yang telah divonis 4 tahun penjara tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK). “Ya, mereka bertiga telah mengajukan PK melalui kantor hukum Asep Ruhiat & Partners yang mendampingi dan membebaskan Arya Wijaya,” ungkap sumber tadi.  Berharap bebas seperti Arya?  **

 


(Penulis : Soegiharto, Investigasi : Soegi, Rusda)

 

 

 

 

WAWANCARA :


Bahtiar Sitompul SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Saya Tidak Bisa Intervensi"


Vonis onslag atas kasus mega korupsi Bank Riau Kepri yang membebaskan pengusaha property Arya Wijaya, cukup mengegerkan masyarakat Pekanbaru. Vonis itu menjadi vonis bebas pertama semenjak berdirinya Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru 3 tahun lalu. Selasa siang (15/4) pekan lalu Delik Riau menemui Ketua PN Pekanbaru, Bahtiar Sitompul SH MH untuk wawancara. Berikut petikannya :

Anda tidak terusik dengan kekecewaan masyarakat terhadap vonis bebas perkara korupsi Bank Riau baru-baru ini?

Vonisnya onslag ya. Memang itu vonis bebas pertama sejak Pengadilan Tipikor Pekanbaru didirikan. Itu keputusan majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.



 

Anda ikut dalam memutuskan vonis onslag itu?
Tidak. Tapi mereka (majelis hakim – red) menghadap dan melapor kepada saya sebelum mengambil keputusan itu. Mereka memberi berdiskusi kepada saya. Tapi, saya tidak bisa intervensi. Itu mutlak wewenang majelis.

Anda menanyakan pertimbangan-pertimbangannya?
Ya. Saya diberikan alasan dan pertimbangan-pertimbangannya sekilas. Saya katakan, kalau memang itu sudah keputusan majelis, silahkan diputus. Saya hanya mendapat laporan. Tidak ikut memutuskan.

Apa saja yang mereka sampaikan kepada Anda?
Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Diantaranya, terdakwa tidak menikmati uang itu. Begitu kredit itu cair, uangnya lari ke rekening-rekening orang lain. Ada pertimbangan lainnya.

Bukankah putusan itu bisa menjadi novum bagi 3 orang terdakwa pejabat Bank Riau yang sudah divonis bersalah untuk melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) ?
Ya, bisa saja. Kalau mereka mau PK.

Anda diapresiasi banyak kalangan termasuk organisasi pegiat anti korupsi karena telah memutus hukuman tinggi terhadap mantan Gubernur Riau. Namun, mereka kecewa dengan putusan bebas ini?
(Tersenyum) Terimakasih apresiasinya. Kalau soal putusan bebas ini, saya tidak bisa intervensi. Itu mutlak wewenang majelis hakim.    ***

 

Wawancara : (Soegi, Rusda)

 

 

WAWANCARA :

Kasmanto Rinaldi SH MSi, Dosen Kriminolog Universitas Islam Riau, " Itu Dua Rumah yang Berbeda"

 

 

Kasmanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau (UIR) menjawab beberapa pertanyaan DELIK RIAU saat dihubungi agar memberikan tanggapannya terkait vonis bebas terdakwa kasus korupsi Bank Riau Kepri beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancara kami dengan dosen muda yang energik ini.


PN Tipikor Pekanbaru baru-baru ini memutus bebas Terdakwa Korupsi Bank Riau Kepri. Apa pendapat Anda?
Kita harus sepakat korupsi itu ekstra ordinary crime. Artinya kejahatan yang luar biasa. Disini perlu pemahaman kepolisian, kejaksaan, pengadilan harus benar-benar menganggap korupsi adalah ekstra ordinary crime, kejahatan yang tidak main-main.

Perlu kita bangun semangat bersama untuk memberantas korupsi. Kasus ini kan di Pengadilan Tipikor. Ini merupakan tamparan keras. Yang menjadi pertanyaan adalah kepolisian dan kejaksaannya. Bagaimana bukti berita acara pemeriksaannya, bagaimana tuntutan atau dakwaannya itu perlu kita pertanyakan. Yang pertama keseriusan mereka, yang kedua bukti yang mereka ajukan. Karena hakimkan memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan mereka sendiri. Tapi kalau Jaksa sudah bekerja maksimal, Kepolisian sudah bekerja maksimal tapi hakim memutus lain, itu sudah lain persoalan. Harus dipertanyakan di hakimnya.
Ini keputusan onslag namun bagi terdakwa terdahulu diputus pidana. Pendapat Anda?
Sulit kita terima dengan akal sehat jika kasus ini menjadi perkara perdata. Bagaimana kasus pidana dan perdata bisa berada dalam satu rumah. Sebenarnya itukan dua rumah yang berbeda. Kecuali satu orang itu dikenai hukuman pidana dan perdata, tidak menutup kemungkinan artinya ketika dia menjalani hukum pidana, tapi dia juga harus mengganti rugi.


Majelis Hakim memutus perdata setelah memutus pidana?
Ketika seseorang menjadi hakim, dia dianggap sudah cakap pengetahuannya tentang hukum. Hakim itukan wakil Tuhan di muka bumi yang menegakkan keadilan. Cuma yang menjadi persoalan kenapa pandangan hakim ini berbeda. Satu memandang sudut pidana, satu perdata. Ini kan tidak rasional, gitu. Artinya perlu dipertanyakan apa landasan hakim terdahulu mengatakan ini peristiwa pidana, apa landasan hakim sekarang konsiderannya mengatakan ini perdata. Toh, kasusnya itu juga. Ini kan sangat merugikan dunia hukum secara kasat mata.


Bagaimana kalau ada pernyataan uang tidak diterima terdakwa sehingga kasus ini dinyatakan perdata?
Dalam kasus Tipikor apalagi yang menggunakan rekening, itu pasti sepengetahuan yang bersangkutan. Kan bisa dilacak transaksinya, betul tidak ke nomor rekening yang bersangkutan. Artinya, yang bersangkutan sadar tidak ketika rekeningnya dipergunakan. Ketika terjadi pemufakatan, kog bilang itu ngak tahu? Jadi lucu. Kecuali uang ditaruhkan di muka rumah dia atau dimasukkan ke dalam jok mobil dia dalam hal dia tidak tahu, itu bisa.


Yang perlu dikejar hakim dalam hal ini adalah si terdakwa yang bebas ini. Dia dapat keuntungan apa tidak. Dia menikmati apa tidak. Soal besar kecilnya itu bukan persoalan. Menikmati tidak dia uang itu. Kalau dia menikmati dan dia tahu berarti dia terlibat. Itu otomatis itu persekongkolan. Cuma ketika dia menerima sedikit, ya hukumannya disesuaikan lebih ringan daripada yang menerima banyak.


Kalau dirugikan, seharusnya dia melapor?
Betul. Seharusnya dia laporkan kepada institusi tersebut.


Apa ini bisa membebaskan Terdakwa yang sudah dipidana?
Ya, bisa saja. Ini bisa menjadi novum untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.
***  (Soegi)

 

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Surat Dakwaan, berbagai sumber, wawancara.

    DELIKRIAU, INVESTIGASI - TELEPON selular Fery, staf Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Batam - sekarang Bank Riau Kepri -  berdering beberapa kali. Sedetik, Ferry yang...