PEKANBARU, DELIKRIAU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta akun kampanye peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di media sosial (medsos) selama masa tenang ditutup. Tidak boleh lagi ada kampanye selama masa tenang.

Masa tenang Pilkada sendiri dilakukan mulai Minggu (24/6/2018) sampai Selasa (26/6/2018) atau sehari menjelang pemungutan suara. Pilkada tahun ini dilakukan di 171 daerah, 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur, termasuk Riau.

"Close, tidak boleh lagi ada kampanye di masa tenang melalui saluran apapun. Alat peraga sudah tutup, iklan sudah tutup, kampanye terbuka sudah tutup, kampanye lewat medsos sudah selesai. Pokoknya seluruh aktivitas kampanye sudah selesai," ucap Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta.

Arief menegaskan, pihaknya akan terus memantau akun-akun terkait kampanye pasangan calon selama masa tenang. Jika ditemukan ada pelanggaran akan ditindak.

"Kejadian di masyarakat kan variannya luar biasa. Saya harus lihat, jangan-jangan disimpulkan dukungan, tetapi bukan, biasa saja. Orang nulis apapun tiap hari biasa saja, apakah itu jadi bagian yang dikelompokkan sebagai pelanggaran atau tidak, harus kita lihat dulu," kata Arief.
Tak hanya di medsos, peserta Pilkada harus membersihkan semua alat peraga kampanye (APK). Jika masih ada APK yang tersisa, maka bisa disebut pelanggaran.

"Kepada peserta bersihkan seluruh atribut kampanye jangan lagi melakukan tindakan kampanye," kata Arief.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bakal memberikan sanksi administratif bagi peserta Pilkada yang menolak menurunkan APK pada masa tenang.

"Kalau tidak menurunkan APK ada sanksi administratif. Jadi kami berikan sanksi berupa teguran," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan.
Menurut Abhan, sanksi tersebut tidak hanya dikenakan kepada peserta Pilkada. Namun bisa juga diberikan kepada tim kampanye peserta Pilkada maupun partai politik pengusung peserta Pilkada.

"Maka, kami imbau kepada peserta dan partai politik agar bersama-sama menertibkan APK-nya, karena peran besar untuk sukseskan Pilkada ini juga ada pada pesertanya," katanya.

Pada hari pertama masa tenang kemarin, Abhan mengatakan telah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas Pemilu untuk menurunkan seluruh APK yang terpasang di tempat umum.

"Tentunya (penertiban APK) ini dengan dukungan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja. KPU juga tidak bisa lepas tangan karena ada beberapa APK yang difasilitasi oleh mereka," ujarnya seperti dilansir tempo.co.

Dalam menertibkan APK di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut, Abhan menekankan agar para pengawas Pemilu tetap menjunjung tinggi netralitas dan tidak tebang pilih pada pihak tertentu. Abhan mengatakan, seluruh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada ditargetkan sudah bersih dari APK pada Selasa besok. (dr/int)