Kamis, 05-07-2018 - 16:43:57 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Berlangsung Semarak, Bupati Siak Alfedri Lepas Pawai Taaruf MTQ di Sungai Apit | | Bupati Siak Alfedri Resmikan Gedung Baru MA Pondok Pasantren Bahrul Ulum | | DPRD Meranti Turun Langsung ke Lapangan Melihat Progres Pembangunan Kepulauan Meranti | | Wabup Meranti Buka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 | | Yama Utama Terpilih Ketua Karang Taruna Desa Ngaso | | Ketua DPRD Siak, Koperasi BUTU Agar Trsnsparan Dalam Mengelola Kayu Akasia Diatas Lahan TORA
 
Anak Tak Lolos, Ratusan Wali Murid di Pekanbaru Kritik Sistem Zonasi
Kamis, 05-07-2018 - 16:43:57 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Anak Tak Lolos, Ratusan Wali Murid di Pekanbaru Kritik Sistem Zonasi
  •  

    PEKANBARU, DELIKRIAU - Ratusan wali murid yang bermukim di Kelurahan Sidomluyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru melakukan aksi memprotes penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

    Pantauan Antara, aksi yang mayoritas didominasi oleh ibu-ibu tersebut digelar di SMP Negeri 21 Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis pagi.

    Dalam aksinya, mereka memprotes penerapan sistem zonasi PPDB yang justru menyebabkan banyak anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

    Padahal, kata mereka, seharusnya sistem zonasi memberikan kesempatan lebih besar kepada warga tempatan untuk mendaftar dan melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat.

    "Kenyataannya, banyak anak kami yang tidak diterima di sini. Saya tidak mengerti apa makna zonasi ini kalau malah lebih menyusahkan kami," kata Alex, salah seorang wali murid yang cukup vokal memprotes kebijakan tersebut.

    Alex merupakan salah satu dari seratusan wali murid yang tinggal di sekitar lingkungan SMP Negeri 21 Pekanbaru. Dia mengatakan rumahnya hanya dibatasi tembok sekolah.

    Selama ini, dengan tanpa sistem zonasi anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah tersebut tanpa kesulitan. Akan tetapi, tahun ini Alex yang mendaftarkan cucunya untuk melanjutkan pendidikan justru terhalang dengan kebijakan yang sama sekali tidak ia pahami.

    Padahal, dia mengatakan syarat untuk mendaftar dengan mencatumkan kartu keluarga serta surat keterangan domisili dari kelurahan setempat telah dipenuhi.

    "Katanya pemerintah wajib pendidikan sembilan tahun. Kenapa sekarang kami mau menyekolahkan anak-anak justru dihambat. Ini maunya bagaimana?," ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Bangun. Pria paruh baya yang menjabat sebagai ketua RT di sekitar sekolah itu berada meminta kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar lebih peka terkait polemik yang dihadapi masyarakat tersebut.

    "Yang saya tahu sistem Zonasi itu agar masyarakat tidak perlu sekolah jauh sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Sekarang kenapa jadinya seperti ini," tuturnya, dikutip antara.

    Terpisah, Kepala SMPN 21 Pekanbaru, Asmar kepada Antara mengatakan alasan tidak diterimanya anak-anak warga tempatan itu merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

    Dia menjelaskan tahun ini SMPN 21 Pekanbaru membuka enam lokal dengan satu lokal menampung 32 siswa. Saat pendaftaran, dia mengatakan hanya menerima nama-nama siswa untuk kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota.

    "Kami tidak bisa memberikan kebijakan. Ini sudah dari atas," ujarnya.

    Asmar sendiri mengaku bahwa dirinya merasa kesulitan dengan sistem yang diterapkan saat ini. Dia mengatakan seolah-olah sekolah yang ia pimpin menolak siswa tempatan, sementara pada dasarnya seluruh keputusan ada ditangan Dinas Pendidikan.

    "Kalau kesulitan kami juga merasa kesulitan. Setelah ini kami akan informasikan permasalah ini ke Dinas, nanti bagaimana Dinas mencarikan solusinya," jelasnya.

    Lebih jauh, Asmar mengatakan dirinya mau menerima seluruh peserta didik yang mendaftar. "Bahkan kalau perlu pagi siang kami siap, tapi kan harus ada arahan dulu dari atas," lanjutnya.

    Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal belum berkomentar terkait polemik tersebut.

    Namun, beberapa waktu lalu Jamal meminta agar orang tua siswa tidak perlu bingung. Sebab penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sudah jelas, bahwa zonasi ditetapkan berdasarkan alamat tinggalnya sesuai yang tertera di KK.

    "Jadi zonasi itu ditetapkan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya yang dibuktikan dengan KK," katanya.

    Pihaknya juga meminta agar pihak sekolah tidak menolak setiap orang tua yang akan mendaftarkan anaknya di sekolah. (dr/ant)



     
    Berita Lainnya :
  • Anak Tak Lolos, Ratusan Wali Murid di Pekanbaru Kritik Sistem Zonasi
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Berlangsung Semarak, Bupati Siak Alfedri Lepas Pawai Taaruf MTQ di Sungai Apit
    02 Bupati Siak Alfedri Resmikan Gedung Baru MA Pondok Pasantren Bahrul Ulum
    03 Wabup Meranti Buka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019
    04 DPRD Meranti Turun Langsung ke Lapangan Melihat Progres Pembangunan Kepulauan Meranti
    05 Yama Utama Terpilih Ketua Karang Taruna Desa Ngaso
    06 Warga Bengkalis Kembali Menemukan Tas Biru Bergambar Panda Yang Isinya Ternyata Sabu-sabu
    07 Ketua DPRD Siak, Koperasi BUTU Agar Trsnsparan Dalam Mengelola Kayu Akasia Diatas Lahan TORA
    08 Kabupaten Siak Raih penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan
    09 Tahniah Alfedri Untuk Setiono, Penggiat Lingkungan asal Sungai Apit
    10 Kebakaran Lahan Di Dayun Semakin Meluas, Kabut Asap Semakin Tebal
    11 Polres Dumai Berhasil Amankan Seorang Pelaku Narkoba Berserta Barang Bukti 1 Kg Sabu- sabu
    12 Bupati Alfedri Apresiasi Kinerja Polri
    13 Aksi Damai FKPMR Batal, Kedatangan Bupati ke Rokan IV Koto Disambut Hangat Masyarakat
    14 Tanam 1000 Bibit Mangrove, Dukung Pemulihan DAS
    15 Komisi I DPRD Kab Siak Gelar Hearing Dengan DPMK Beserta Inspektorat Pemda Siak
    16 Satpol PP Dumai Gelar Razia KTP di Jalan Budi kemuliaan
    17 Pertemuan Dan sosialisasi Keimigrasian Di Kecamatan Kandis Siak
    18 Bupati Rohil Membuka Program TMMD ke 105 Kodim 0321/Rohil
    19 9 Perusahaan Pabrik Sawit Yang Ikut Hearing DPRD Siak, Diduga 2 Diantaranya Tidak Mengantongin Izin
    20 Hearing Komisi II, Ketua DPRD Siak Kecewa Dengan Perusahan Pabrik Kelapa Sawit Yang Tidak Hadir
    21 DPRD Siak Gelar Hearing Terkait Implementasi dan Realisasi Program CSR Perusahan Kelapa Sawit
    22 Pemkab Rohil Gelar Sosialisasi Informasi Publik
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI