Hadir dari Meranti Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Wakapolres Meranti Kompol Irmardison, Kepala Bank Mandiri Selatpanjang, Kabid Sosial Dr. Misri. 

Sementara ditingkat Provinsi dihadiri oleh Wa.Kapolda Riau Brigjend Pol Wahyu Widada, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Kepala Bank BI Pekanbaru, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Dahrius Husein, Pimpinan Perbankan, Perwakilan OJK, Kepala Dinas Sosial Se-Kabupaten Kota, Pihak Bulog, Para Koodinator PKH, Kabiro Humas Polda Riau dan lainnya.

Dalam FGD tersebut dibahas berbagai hal dan permasalahan terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mulai dari Verifikasi PKM, pencairan lewat Bank Milik Pemerintah, Harga Komoditi yang dijual di E-Warung, hingga pengamanan oleh pihak Kepolisian.

Diharapkan penyaluran BPNT di Provinsi Riau berjalan lancar, efektif, tepat sasaran dan memenuhi tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui BPNT adalah bantuan pangan dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada KPM setiap bulanya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan kepada pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank milik Pemerintah.

Yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang pebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Pada kesempatan itu, Bupati Kepulauan Meranti yang sangat komit memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Meranti mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas program BPNT yang dilaksanakan menurutnya program ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di Meranti yang cukup banyak jumlahnya.

Selanjutnya terkait pelaksanaan BPNT dilapangan Bupati Irwan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau khususnya Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai penanggungjawab penyaluran BPNT, sebelum bantuan ini disalurkan ada berapa tahap yang harus pertama melakukan inventarisasi KPM, penetapan siapa penerima sesuai ketentuan, dan bagaimana cara mendistribusikannya.

Yang menjadi masalah untuk daerah yang berada di Pesisir seperti Kepulauan Meranti adalah untuk mendistribusikan komodity pangan diperlukan biaya transportasi yang cukup besar yang dampaknya akan menambah Cost Harga Komodity. 

Dicontohkan Bupati untuk penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) sampai ke keluarga penerima manfaat dengan kondisi Meranti yang berpulau sangat berliku dan membutuhkan dana penyaluran Logistik yang cukup besar. 

"Bagi Meranti sendiri untuk mendapatkan Rastra harus menjemput dulu ke Gudang Bulog di Kabupaten Bengkalis, selanjutnya dibawa menuju Ibu Kota Kecamatan, lalu dari Ibu Kota Kecamatan menuju Desa dan dari Desa barulah disalurkan lagi ke KPM, dan ini membututuhkan biaya yang cukup besar," jelas Bupati.

Menyangkut itu dikatakan Irwan, perlu dilakukan pemetaan yang lebih tajam terkait siapa yang menanggung biaya Logistik, jangan sampai ketika diserahkan kepada penyalur menimbulkan masalah karena tidak disiapkan dana distribusinya. Dan kadang biaya distribisi dari komodity itu lebih besar dari harga komoditnya.

Selanjutnya Bupati Meranti, Irwan menjelaskan tentang bagaimana Kabupaten Kota bisa mengakses data penyaluran BPNT yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi sehingga Kabuoaten Kota tidak perlu lagi menayakan kepada pihak Bank apakah dana di kas sudah tersedia atau belum. 

"Jadi koordiansi dari Kabupaten Kota cukup lewat Dinas Sosial Provinsi saja," papar Bupati.

Dan yang paling utama menurut Bupati Irwan adalah bantuan BPNT yang diberikan berkeadilan. Artinya jumlah komodity yang diperoleh oleh KPM berjumlah sama dengan kualitas yang sama pula. Namun pada kenyataany hal itu sulit diwujudkan karena harga komodity ditiap daerah berbeda-beda misal harga 10 Kg beras di Pekanbaru jelas berbeda dengan harga beras di Meranti. 

"Kami harap Pemerintah Provinsi melaui Sekda Provinsi dapat menyampaikan ini ke Pusat jika tidak tentu bantuan yang diberikan ini kurang berkeadilan," jelas Bupati Irwan lagi.

Hal itu langsung ditanggapi oleh Sekdaprov Riau H. Ahmad Hijazi, yang mengaku sependapat dengan Bupati Meranti Irwan Nasir. Dijelaskan Sekdaprov menyangkut harga secara prosedur  sudah ditetapkan dengan menggunakan harga HET, namun kenyataannya apakah mungkin komodity yang dijual di E-warung harganya sama walaupun aturanya harus sama.

"Karena masing-masing ada Cost Transportasi yang menjadi beban E-Warung, ini harus disampaikan ke pusat jika tidak, program ini jadi tidak berkeadilan," ujar Sekdaprov.

Setelah forum ini selesai Sekdaprov Riau H. Ahmad Hijazi, meminta dilakukan pertemuan lagi dengan melibatkan semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah yang berada di daratan, pesisir, pengusaha penyalur dan pihak perbankan untuk membahas solusi terbaik dari berbagai permasalahan yang terjadi agar penyaluran BPNT ini dapat berjalan dengan baik.

Sekedar informasi dalam FGD terkait penyaluran BPNT yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Pekanbaru itu, dihimpun berbagai simpul-simpul masalah yang nantinya dapat diurai oleh masing masing pihak terkait. Masalah-masalah yang diutarakan oleh masing masing pihak mulai dari Pemerintah Daerah, Bank Perbankan, Bulog, OJK, Koordinator Kabupaten dan Kepolisian selaku penjamin keamanan masih belum tuntas. Kemungkinan kedepan akan digelar lagi pertemuan serupa dengan agenda fokus pada penyelesaian masalah. Setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait kegiatan ditutup dengan salam-salaman dan foto bersama. (Adv)