Jumat, 11-10-2019 - 16:56:13 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Belum Genap Dua Bulan Menjabat Sebagai Kapolres Kampar, AKBP Asep Darmawan Dicopot Dari Jabatannya | | Dongkrak Minat Baca, Rasidah Kukuhkan Bunda Literasi kecamatan dan Kampung | | Alfedri Ajak Bapekam dan Pemerintah Kampung Harus Bersinergi | | Gubernur Riau Realisasikan Dana Desa 200 Juta | | Hari ini, DPMK Mendistribusikan Logistik Keperluan Pilpeng | | Anggota DPRD Siak Robi Cahyadi Gelar Reses Perdana Tahun 2019 di Kampung Sri Gemilang
 
Abd Arifin Gugat Balai TNTN Praktisi Hukum Apul Sihombing, SH,MH Demi Hukum Penyidik Hentikan Penyid
Jumat, 11-10-2019 - 16:56:13 WIB

TERKAIT:
 
  • Abd Arifin Gugat Balai TNTN Praktisi Hukum Apul Sihombing, SH,MH Demi Hukum Penyidik Hentikan Penyid
  •  

    PELALAWAN, DELIKRIAU -Menanggapi Gugatan Perdata yg diajukan oleh Batin Hitam Sungai medang Desa Kesuma, Abdul Arifin selaku pemangku adat dan pemilik tanah ulayat perbathinan sungai medang yang hingga kini masih berstatus tersangka dan di tahan di Mapolres Pelalawan dalam kasus sebagaimana dalam pasal 92 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-undang RI No 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan/atau Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, salah satu praktisi Hukum di Pelalawan.

    Menanggapi hal tersebut Apul Sihombing, SH.MH angkat bicara, Jumat (11/10/2019) mengatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Abdul Arifin selaku pemangku perbathinan hitam sungai medang, yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dari OBH Seroja 77, dengan tergugat Balai TNTN selaku tergugat 1 dan Polres Pelalawan selaku tergugat 2, kalau di hubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW, dengan Terdakwa Yorlis Kampar als Kinta dkk dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervorlging).

    "Dalam pertimbanganya majelis hakim berpendapat  bahwa terdapat sengketa lahan antara arara abadi dengan masyarakat adat perbatinan bathin hitam sungai medang sehingga tindakan terdakwa yang melakukan penebangan pohon sebagaiman pasal 82 uu no 18 thn 2003 di arela ulayat bathin hitam  Desa kesuma bukan perbuatan pidana, artinya dengan sendirinya putusan diatas telah menguatkan pengakuan negara terhadap keberadaan tanah ulayat bathin hitam sungai medang Desa Kesuma, oleh karenanya bila nantinya putusan perdata atas gugatan  bathin hitam sungai medang di kabulkan,  maka tindakan atau perbuatan menguasai oleh masyarakat adat haruslah di anggap sah dan berhak. untuk itu tindakan menguasai dan mengolah tanah ulayat oleh masyarakat adat perbathinan sebagai peruntukan pemenuhan kehidupan  anak kemanakan selaku pemilik tanah ulayat adalah sah dan harus di hormati," terang Apul.

    Lebih lanjut Apul mengatakan apabila nantinya putusan perdata mengabulkan gugatan perdata Bathin Abdul Arifin tersebut,maka demi hukum tindakan penguasaan dan penyerahan sebagian terhadap anak kemanakan baik yang secara organik ataupun yg di angkat menjadi anak kemanakan  melalui pengukuhan adat perbathinan sungai medang Desa kesuma adalah sah oleh karenanya  unsur sengaja dalam pasal 92 uu no 18 thn 2003 sebagaimana dalam sangkaan penyidik Polres Pelalawan tidak terbukti. dimana unsur orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 
    Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

    "Unsur sengaja dalam pasal ini adalah harus di buktikan apakah perbuatan Abdul Arifin merupakan perbuatan yg di larang? dan selanjutnya berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.140/PEM/2011/433 tentang pembentukan Tim Penyelesaian permasalahan sengketa lahan forum kerukunan masyarakat petani Desa Kesuma berkaitan dengan perluasan taman nasional Tesso Nilo, dimana dengan terbitnya SK itu semakin menguatkan bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan antara Masyarakat adat perbathinan batin hitam sungai medang dengan Balai TNTN yg harusnya di selesaikan secara hukum perdata," jelas Apul.

    Jadi Berdasarkan uraian diatas maka demi hukum penetapan tersangka dan penahanan terhadap abdul arifin harus segera di tinjau dan atau di anulir melalui surat perintah penghentian penyidikan atau sppp, mengingat proses peradilan perdata membutuhkan waktu yang tidak sedikit,tutup Apul. (Dav)



     
    Berita Lainnya :
  • Abd Arifin Gugat Balai TNTN Praktisi Hukum Apul Sihombing, SH,MH Demi Hukum Penyidik Hentikan Penyid
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Belum Genap Dua Bulan Menjabat Sebagai Kapolres Kampar, AKBP Asep Darmawan Dicopot Dari Jabatannya
    02 Hari ini, DPMK Mendistribusikan Logistik Keperluan Pilpeng
    03 Bupati Siak Tutup Serindit Boat Race,Kota Bekasi duduki peringkat Pertama
    04 Bupati Siak mengikuti Jalan Santai dalam Rangka HUT PGRI ke 74 dan Hari Guru Nasional Tahun 2019
    05 Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si menghadiri Acara Pelantikan Pengurus IKMR
    06 Alfedri Ajak Bapekam dan Pemerintah Kampung Harus Bersinergi
    07 Gubernur Riau Realisasikan Dana Desa 200 Juta
    08 Dongkrak Minat Baca, Rasidah Kukuhkan Bunda Literasi kecamatan dan Kampung
    09 Tak Terima Ditangkap Densus 88, Istri Terduga Teroris Ancam Polisi: Awas kalau Tak Terbukti
    10 Sekda Siak Pukul Tambur Opening Ceremony Event Siak Internasional Serindit Boat Race 2019
    11 Polsek Bangko Kembali Berhasil Ungkap Tindak Pidana Narkotika
    12 Polsek Bangko Kembali Menangkap Diduga 3 Pelaku Bandar Sabu
    13 Komisi I DPRD Meranti Gelar Raker Bersama DPMD, Bahas Persoalan Desa
    14 Genjot Penerimaan Pajak dan Retribusi, Komisi II DPRD Meranti Gelar Raker Bersama BPPRD
    15 Anggota DPRD Siak Robi Cahyadi Gelar Reses Perdana Tahun 2019 di Kampung Sri Gemilang
    16 Ekspose Kasus Narkoba Polres Rohul Ungkap 30 Kasus Pelaku 40 Orang
    17 OCD Di SDN 1 Suak Lanjut & Kunjungan Ketua DPRD Siak Dan Anggota Di SMPN 1 Suak Lanjut
    18 Pemkab Rohil Kembangkan Sektor Pertanian, Angkat Perekononian Masyarakat
    19 Pembagunan Insfratruktur Jalan Dan Jembatan Daerah Pesisir Menjadi Skala Prioritas Pemkab Rohil
    20 Reses Perdana Suryono, Warga Minas Barat Keluhkan Pengadaan Sarana Pendidikan Dan Air Bersih
    21 Wakil Ketua DPRD Siak Fairus Meninjau Langsung SDN Teluk Rimba
    22 Hj. Sri Rahayu terpilih Ketua Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI