Hal tersebut disampaikan Husni saat menghadiri pertemuan bersama tim Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

"Kami kabupaten Siak, salah satu kabupaten di Riau komit dalam menjaga lingkungan, namun kami melihat pemerintah pusat masih minim perhatiannya dengan daerah yang fokus menjaga lingkungan,” ujar Husni di Balai Serindit Aula Gubernuran Pekanbaru,  Selasa (26/3/2024).

Ia menegaskan wilayah kabupaten Siak 52 persen lahan gambut dan rentan terbakar, perlu upaya yang keras untuk merubah mindset masyarakat dalam mengolah lahan, tidak dengan cara dibakar. Selain itu, Siak memiliki regulasi Perda tentang Siak hijau yang mengatur prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakatnya.

“Berkat komitmen, kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak seperti TNI, Polri dan swasta, Karhutla di Kabupaten Siak bisa di stop. Untuk itu, rasanya tak berlebihan, kami minta perhatian khusus baik dalam bentuk anggaran, Insentif ataupun  lainnya,” imbuhnya.

Dihadapan tim Badan Anggaran DPR RI Husni juga menerangkan program Siak Hijau mendukung pemerintah pusat dalam menurunkan emisi karbon dan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030.

"Alhamdulilah, dengan Siak Hijau ini, alam terpelihara dengan baik. Sekarang kami berusaha bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera, tapi disisi lain alamnya juga terjaga. Yang terpenting didukung seluruh stakeholder,” sebutnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhaidin Muhammad Syahid mengungkapkan Kehadiran Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana Desa dalam APBN di Provinsi Riau.

"Dari hasil paparan yang disampaikan oleh Gubernur dan Kepala Daerah tadi, menjadi referensi bagi kami untuk dibawakan ke pusat. Semoga melalui pertemuan ini nantinya akan membuahkan hasil untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” singkat Muhaidin. (infotorial)