MANTANT, DELIKRIAU - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hashim dan rombongannya melakukan survei di lokasi Operasi Mega Persada Mega Energy (EMP) Selat Malaka SA dari tinjauan ini untuk melihat proses pengeboran minyak yang dilakukan oleh perusahaan Grup Bakrie, Rabu (31/7/2019) di Kecamatan Makam, Desa Tanjung, Kabupaten Dataran Tinggi Barat, Kabupaten Meranti, Riau.
Hadir pula bersama Wakil Asisten Bupati II Sekdakab. Meranti Syamsuddin SH MH, Kepala Staf dan Protokoler, Meranti Hery Saputra SH, Kepala Wall Said Mushur, Meranti Rudi MH Asisten Sekretaris, Manajer Lapangan EMP Selat Malaka Imam Wahyudi, Manajer SHE Mega Nainggolan, Hubungan Masyarakat, Kades Tanjung Darul Takzim Mahmuddin, Cape Kades Marzlin Kades SKM.
Dari informasi perusahaan minyak Selat Malaka EMP yang beroperasi antara Desa Tanjung Darul Takzim dan Cape Town Highlands Cape Barat dengan Kebutuhan lahan lebih dari 78.000 m2, perusahaan telah beroperasi sejak 2017, dengan sejumlah besar produksi minyak minyak mentah dari situs TB TB adalah 490 barel / hari (1 barel = 159 L).
Dan menjelang sambutan Manajer Lapangan EMP Selat Malaka Imam Wahyudi, perusahaan akan melakukan pengembangan bisnis dengan menambahkan 6 sumur baru, jika rencana tersebut disadari bahwa Grup Bakrie akan memiliki 8 sumur minyak.
Wahyudi mengakui bahwa dia saat ini meminta izin dari SKK Migas dan jika tidak ada hambatan itu diharapkan akan keluar pada bulan September 2019.
"Begitu izin keluar, kami akan membangun sumur minyak baru," katanya.
Namun, untuk membangun sumur minyak baru tidak hanya masalah izin dari SKK Migas yang harus dihadapi perusahaan, tetapi juga masalah kompensasi untuk tanaman rakyat yang terkena dampak pengoperasian sumur minyak baru.
Dari pidato Imam Wahyudi, ia mengadakan pertemuan dengan komunitas yang difasilitasi oleh Kadesh setempat. Namun hingga saat ini belum ada kabar mengenai kerusakan tanaman rakyat. Perusahaan ingin memberikan kompensasi dengan merujuk pada perkebunan Sagu mutakhir senilai 500 ribu, sementara masyarakat menuntut 2,5 juta Rupiah.
"Karena tuntutan masyarakat kami telah mencoba untuk berkomunikasi dengan perusahaan dan di bawah aturan guild seharga 500 ribu rupiah, tetapi nilainya Fleksibel karena kami akan bernegosiasi lagi sampai kesepakatan tercapai," Saya Manajer Lapangan EMP Malacca Strait SA
Menyikapi kontroversi tersebut, Wakil Gubernur Meranti H. Said Hasyim meminta perusahaan untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan berkonsultasi dengan Kepala Desa setempat untuk mencari jalan keluar terbaik. Wabup juga berharap bahwa perusahaan pengeboran minyak daratan dapat meningkatkan produksinya karena menghadapi lonjakan pembagian pendapatan (DBH) untuk Meranti. DBH Migas akan digunakan untuk mendorong pembangunan di Kepulauan Meranti. (m.khosir)
