Turut hadir dalam Rakor, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Dr. H. Kamsol MM, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, Plt. Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah, Kepala Dinas Sosial Agusyanto, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Misri Hasanto, Kepala Dinas Pendidikan Triyono, Kepala Badan Penanaman Modal Afrizal Darma, Kabah Hukum Sudandri, Plt. Kabag Kesra Sekdakab. Meranti Alfian dan lainnya.

Seperti diketahui, Program Ketuk Pintu Melayani Dengan Hati, merupakan salah satu program prioritas Pemkab. Meranti dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelayanan masyarakat sebagai upaya mencapai Good Governance dengan mendekatkan pelayanan kepada setiap masyarakat.

Adapun Program Ketuk Pintu Melayani Dengan Hati ini, memiliki 6 Aspek Layanan Program yang meliputi :

1. Memastikan setiap penduduk Kabupaten Kep. Meranti memiliki Indentitas Kependudukan.

2. Memudahkan pelayanan kesehatan pada Populasi Rentan (Bumil, Balita dan Lansia) dan memudahkan pelayanan kesehatan bagi Pasien yang dirujuk ke RSUD Meranti.

3. Memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan wajib belajar 9 tahun.

4. Menjamin masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan jaminan, perlindungan dan bantuan sosial.

5. Memudahkan perizinan usaha dan pendampingan UMKM.

6. Pendataan mandiri yang komprehensif dari Pemerintah Daerah.

Adapun untuk mensukseskan program ini Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjalankan 7 langkah strategis mulai dari Kelembagaan, Pembagian Kerja, Penerapan SOP, Kualitas dan Kuantitas SDM, Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pendukung, Menyederhanakan Prosedur Pelayanan ke Masyarakat, dan yang tak kalah penting penyediaan Teknologi IT disetiap Aspek Pelayanan.

Nantinya dengan penerapan Program Ketuk Pintu Melayani Dengan Hati ini Pemkab. Meranti dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti H.M Adil, berharap, terwujud beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni, 1. Peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan dan catatan sipil, 2. Peningkatan pelayanan publik dibidang kesehatan masyarakat, 3. Peningkatan layanan rujukan ke Kabupaten, 4. Meningkatna angka partisipasi sekolah dan harapan lama sekolah, 5. Meningkatnya pendapatan masyarakat disektor UMKM, 6. Menurunya tingkat pengangguran terbuka, 7. Peningkatan pelayanan publik pada masyarakat penerima manfaat dan penyandang PMKS. (rls/zuin)