Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam serta anggota dr. Morison Bationg Sihite, H. Adri, Laurensius Tampubolon, dan H. Zamzami, Kepala Dinas, serta Unsur Forkompinda dan Narasumber Kepala Unit Tipikor Polres Bengkalis IPDA Hasan Basri.

Ketua DPRD Kabupaten Bengalis H. Khairul Umam mengapresiasi adanya sosialisasi ini menjadi tolok ukur dalam melakukan kegiatan untuk menghindari tindak pidana korupsi, baik di pemerintahan maupun DPRD.

"Pencegahan korupsi bisa dilakukan dari kegiatan sosialisasi, kalau kurangnya pengetahuan tentang hukum dapat menjadikan seseorang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh rekan-rekan yang ada di DPRD untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan kewenangan agar terhindar dari tindak pidana korupsi," jelas H. Khairul Umam.

Kemudian dalam sambutan Bupati Bengkalis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah H. Bustami, HY menyampaikan bahwa APBD memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Proses pelaksanaan APBD merupakan tahapan yang fundamental dan harus dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, pelaksanaan sosialisasi ini memiliki makna yang sangat strategis dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan untuk tahun anggaran 2020 dan sekaligus untuk mewujudkan kesamaan persepsi berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab setiap unsur pengelola keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan," terang Setda Bengkalis H. Bustami, HY.

Kepada narasumber, Morison Bationg Sihite mempertanyakan terkait tindak pidana korupsi yang tidak diinginkan oleh masyarakat namun hingga saat ini masih saja terjadi, contoh kasus penyalahgunaan tandatangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri, Nanik Kushartanti, menjelaskan pengelolaan anggaran rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga kejaksaan negeri melakukan kontrol yang sangat ketat dan menghimbau kepada pengguna anggaran maupun lainnya untuk bekerja sebaik mungkin agar terhindar dari tindak pidana korupsi. (Inft)