Selasa, 12-11-2019 - 16:43:29 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Antuasias Pecinta RX-King Senusantara Menghadiri Acara Anniversary Satu Dekade KRC-Riau | | Anggota DPRD Siak Menilai Pembatalan Oleh Timwas Pilkampung Itu Cacat Hukum | | Kades Gagal Dilantik, Komisi 1 DPRD Siak Gelar Hearing Bersama DPMK, Kabag Hukum dan Camat | | Bupati Amril Mukminin Dan Kasmarni Ditabalkan Menjadi Datuk Seri Setia Amanah Junjungan Negeri | | Mantan Kades Bukit Batu Resmi Ditahan Kejari Bengkalis | | LSM Penjara Minta Kejari Usut Penggunaan dan Peruntukan Dana KONI Bengkalis 2019
 
Komisi I DPRD Meranti Gelar Raker Bersama DPMD, Bahas Persoalan Desa
Selasa, 12-11-2019 - 16:43:29 WIB

TERKAIT:
 
  • Komisi I DPRD Meranti Gelar Raker Bersama DPMD, Bahas Persoalan Desa
  •  

    MERANTI, DELIKRIAU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, kembali melaksanakan rapat kerja (raker) bersama mitra kerjanya. Kali ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

    Raker berlangsung pada Selasa (12/11/2019) di ruang Komisi I, membahas persoalan-persoalan desa saat ini, juga sekaligus memperkenalkan keanggotaan Komisi I kepada DPMD selaku mitra kerja Komisi I, agar kedepan dapat menjalin kerjasama lebih baik.

    Pelaksanaan raker Komisi I dengan DPMD ini merupakan rapat perdana dilaksanakan di keanggotaan Komisi I yang baru saja disahkan pada rapat paripurna 23 oktober 2019 lalu.

    Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Pauzi SE, Wakil Ketua Bobi Haryadi, Sekretaris Al Amin A SPd,
    serta anggota Muhammad Khozin MA, Auzir, Khosairi SHi MPdi, dr M Tartib SH MSi, dan Darsini SM. Juga hadir Wakil Ketua DPRD Meranti H Kahlid Ali.

    Sementara dari pihak DPMD Kepulauan Meranti, hadir Kepala DPMD Drs H Ikhwani beserta Sekretaris, Kabid, Kabag dan Kasi di lingkungan DPMD.

    Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi I mempertanyakan berbagai hal terkait persoalan desa saat ini. Seperti terkait desa siluman yang menjadi isu dan berkembang di media massa nasional beberapa waktu lalu, kemudian persoalan prosedur keuangan pemerintahan desa, perbatasan desa atau pemetaan desa, serta sejauh mana progres desa persiapan yaitu Desa Bina Sempian dan Desa Bumi Asri menuju pengesahan menjadi bersatus desa definitif.

    Kepala DPMD, Drs H Ikhwani kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyampaiannya, menegaskan bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada desa siluman. Kemudian, untuk 2 desa persiapan (Desa Bina Maju dan Desa Bumi Asri) yang diajukan sudah diatur semua, namun dalam pengajuan mengalami proses yang cukup berat karena terbentur kepada aturan hukum tentang Desa, dimana sekarang harus memenuhi minimal 800 KK.


    "Pasal 13 dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan apabila suatu desa berada pada daerah khusus, demi kepentingan nasional Pemerintah Pusat bisa menginisiasi terbentuknya desa. Saat ini kita hanya tinggal menunggu instansi/lembaga Pemerintahan Pusat mana sebagai inisiator wilayah khusus itu. Salah satunya ialah Badan Pengelola Perbatasan Nasional, terakhir kali Pemda ke sana, sekretarisnya sedang berada di luar negeri. Jika sudah selesai, maka akan muncul rekomendasi, dua desa ini langsung diproses dan disahkan sebagai inisiasi terbentuknya desa baru," ujarnya.

    Lebih lanjut Ikhwani mengatakan terkait prosedur keuangan pemerintahan Desa, kata Ikhwani pula, sampai saat ini belum ada laporan adanya masalah oleh Kepala Desa. Jika ada masalah, diimbau untuk segera melaporkan ke DPMD.

    "Untuk peta desa/perbatasan desa, itu dokumennya dipegang oleh masing-masing desa," bebernya.

    Akhir rapat, Pauzi selaku Ketua Komisi I mengatakan kedepan akan mengagendakan kembali raker dengan DPMD dan melibatkan Bagian Hukum dan HAM Setda, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda, guna membahas persoalan mendudukan batas-batas desa dan pemetaannya untuk menghindari timbulnya konflik antar desa di kemudian hari.

    "Tujuan rapat perdana kali ini untuk membahas persoalan-persoalan yang ada di Desa saat ini seperti mendudukan batas-batas desa dan pemetaannya untuk menghindari timbulnya konflik antar desa di kemudian hari, juga sekaligus memperkenalkan keanggotaan Komisi I kepada DPMD selaku mitra kerja," terangnya.
    (rilis)



     
    Berita Lainnya :
  • Komisi I DPRD Meranti Gelar Raker Bersama DPMD, Bahas Persoalan Desa
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Anggota DPRD Siak Menilai Pembatalan Oleh Timwas Pilkampung Itu Cacat Hukum
    02 Kades Gagal Dilantik, Komisi 1 DPRD Siak Gelar Hearing Bersama DPMK, Kabag Hukum dan Camat
    03 Bupati Amril Mukminin Dan Kasmarni Ditabalkan Menjadi Datuk Seri Setia Amanah Junjungan Negeri
    04 Mantan Kades Bukit Batu Resmi Ditahan Kejari Bengkalis
    05 LSM Penjara Minta Kejari Usut Penggunaan dan Peruntukan Dana KONI Bengkalis 2019
    06 Masyarakat Rupat Menyambut Antusias Nur Azmi Hashim Balon Wakil Bupati Favorit dari Kalangan Politis
    07 Antuasias Pecinta RX-King Senusantara Menghadiri Acara Anniversary Satu Dekade KRC-Riau
    08 BAZNAS Kab Bengkalis Umumkan Kelulusan Peserta Da'i Pesisir
    09 Anggota DPR RI Drs.H.Achmad, M.Si Hadiri Resepsi Pernikahan Yudi/Suci
    10 Polsek Tapung Hulu Kembali Ciduk 2 Orang Diduga Pengedar Shabu di 2 Lokasi Berbeda Kabupaten Rohul
    11 Diskominfotik Dan BKPP Gelar Rapat Rencana Penerapan SKP Daring Tahun 2020
    12 Bupati Catur Sugeng Tekankan Program Sesuai Misi dan Visi Bupati Kampar
    13 Anak Usia 9 Tahun, Disetubuhi Ayah Kandung Hingga 3 Kali
    14 Peduli Kesehatan Balita dan Ibu Hamil, Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS Posyandu di Perbatasan
    15 Pemerintah Kecamatan Gelar Sertijab Camat Bukit Batu
    16 Satu Perempuan Diantara Tiga Pelaku Jaringan Narkoba di Perawang Diringkus Polisi
    17 Sembilan Orang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Da'i Pesisir Baznas Bengkalis
    18 2 Tersangka TP Tepikor UED SP Bukit Batu Resmi Di Tahan Kejari Bengkalis
    19 KONI Bersama Bupati Bengkalis, Membahas Persiapan PORKAB
    20 Tindak Pidana Perjudian Menjadi Salah Satu Atensi Polres Kampar
    21 Panitia Perpanjang Waktu Penerimaan Biodata 'Buku Putih PWI Riau 2020'
    22 Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI