Sabtu, 11-01-2020 - 23:03:18 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Rencana Ratusan Buruh Mogok Kerja Menolak RUU Omnibus Law, Di Tunda Akibat Penyebaran Virus Covid-19 | | Hampir 30 Persen ODP Covid-19 Di Kabupaten Bengkalis Selesai Pemantauan | | Peduli Karhutla, DPRD Apresiasi PT. Sumatera Riang Lestari | | DPRD Bengkalis Gelar Koordinasi JDIH Bersama Kemenkumham Riau | | Komisi IV DPRD Bengkalis Minta Benahi Aset Aset Daerah Supaya Bermanfaat Bagi Masyarakat | | Komisi IV DPRD Bengkalis Terus Mengupayakan Pencegahan Penyakit Menular
 
Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
Sabtu, 11-01-2020 - 23:03:18 WIB

TERKAIT:
 
  • Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
  •  

    JAKARTA, DELIKRIAU - Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, Makamah Konstitusi (MK) menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

    MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. 

    "Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri," ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan pertimbangan putusan, Jakarta, Senin (6/1/2020) di Gedung MK, Jakarta.

    Suhartoyo menyatakan keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dengan kreditur.

    "Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang," lanjutnya. 

    Suhartoyo menyebut kreditur memiliki hak eksklusif dalam menarik objek jaminan fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut majelis MK, terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang 'manusiawi', baik berupa ancaman fisik maupun psikis. 

    Hal itu pula yang dialami pemohon dalam gugatan ini. Kedua pemohon mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Tahun 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF).

    Padahal pemohon telah membayar angsuran secara taat sepanjang 18 November 2016 - 18 Juli 2017 sesuai perjanjian. Namun pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk berupaya mengambil kendaraan tersebut dengan dalil wanprestasi. 

    PN Jaksel mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali menarik paksa kendaraan pemohon. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

    (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

    Sehingga untuk melindungi debitur lain dari kejadian serupa, MK menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat. 
    MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

    Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa 'cidera janji' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji'. (***)



     
    Berita Lainnya :
  • Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Camat Bantan Sufandi Adakan Pemantauan ODP Covid-19 Di Desa Bantan Sari
    02 Peduli Karhutla, DPRD Apresiasi PT. Sumatera Riang Lestari
    03 14 Penumpang Dari Negara Terjangkit Virus Covid-19 Malaysia Tiba Di BSL Bengkalis
    04 Putuskan Mata Rantai Covid-19, Pemdesa Liang Banir Gelar Penyemprotan Desinfektan
    05 Hampir 30 Persen ODP Covid-19 Di Kabupaten Bengkalis Selesai Pemantauan
    06 ODP Di Rohil Bertambah 1.795, 2 PDP Membaik, Positif Vovid-19 Nihil
    07 Nasip Belasan Ribu TKI Asal Malaysia Berada Ditangan Gubernur Riau
    08 Cegah Penyebaran Covid-19, SMA Negeri 1 Lubuk Dalam Lakukan Penyemprotan Disinfektan
    09 Terkait Penemuan Mayat di Kel Bagan Barat Kec Bangko, Korban Mempunyai Riwayat Penyakit Jantung
    10 Cegah Penyebaran Virus Corona, PAC PP Bukit Batu Lakukan Penyemprotan Desinfektan
    11 Warga Bagansiapiapi Di Gegerkan Penemuan Mayat
    12 Putuskan Mata Rantai Covid- 19, Kades Pangkalan Jambi Berikan13 Gallon Water Dispenser Dan 13 Detol
    13 Antisipasi Covid-19, Pemdes Pakning Asal Gelar Penyemprotan Desinfektan Tanggal 5 April 2020
    14 Cara Pemkab Inhu Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus Covid-19 Mrnyemprotkan Disinfektan
    15 Sebanyak 41 Titik Ruas Jalan Protokol di kota Bagan Siapi-api Disemprotkan Cairan Disinfektan
    16 KSOP Kelas II Tanjung Buton Gelar Penyemprotan Desinfektan Di Roro Sungai Selari
    17 Ketua DPRD Bengkalis Hadiri Acara Video Conference Bersama Gubernur Riau
    18 Banggar Dan TAPD Bahas Penganggaran Untuk Penanganan Terhadap Pencegahan Covid-19
    19 Jawaban Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan 7 Fraksi
    20 122 Orang dari 392 ODP Tergolong Tidak Mampu, Pemkab Siak Salurkan Bantuan 295 Paket Sembako
    21 Karantina Wilayah! Mulai Senin Orang Luar Dilarang Masuk Sumbar
    22 Zulfan Mahendra Kaget, Diduga Pengelolaan Limbah B3 Di Area PT BDP Tak Kantongi Izin
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI