Sabtu, 11-01-2020 - 23:03:18 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Bupati Kampar Sidak Pelayanan Kependudukan Di Diskdukcapil | | Antuasias Pecinta RX-King Senusantara Menghadiri Acara Anniversary Satu Dekade KRC-Riau | | Anggota DPRD Siak Menilai Pembatalan Oleh Timwas Pilkampung Itu Cacat Hukum | | Kades Gagal Dilantik, Komisi 1 DPRD Siak Gelar Hearing Bersama DPMK, Kabag Hukum dan Camat | | Bupati Amril Mukminin Dan Kasmarni Ditabalkan Menjadi Datuk Seri Setia Amanah Junjungan Negeri | | Mantan Kades Bukit Batu Resmi Ditahan Kejari Bengkalis
 
Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
Sabtu, 11-01-2020 - 23:03:18 WIB

TERKAIT:
 
  • Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
  •  

    JAKARTA, DELIKRIAU - Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, Makamah Konstitusi (MK) menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

    MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. 

    "Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri," ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan pertimbangan putusan, Jakarta, Senin (6/1/2020) di Gedung MK, Jakarta.

    Suhartoyo menyatakan keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dengan kreditur.

    "Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang," lanjutnya. 

    Suhartoyo menyebut kreditur memiliki hak eksklusif dalam menarik objek jaminan fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut majelis MK, terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang 'manusiawi', baik berupa ancaman fisik maupun psikis. 

    Hal itu pula yang dialami pemohon dalam gugatan ini. Kedua pemohon mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Tahun 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF).

    Padahal pemohon telah membayar angsuran secara taat sepanjang 18 November 2016 - 18 Juli 2017 sesuai perjanjian. Namun pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk berupaya mengambil kendaraan tersebut dengan dalil wanprestasi. 

    PN Jaksel mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali menarik paksa kendaraan pemohon. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

    (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

    Sehingga untuk melindungi debitur lain dari kejadian serupa, MK menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat. 
    MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

    Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa 'cidera janji' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji'. (***)



     
    Berita Lainnya :
  • Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Bupati Kampar Sidak Pelayanan Kependudukan Di Diskdukcapil
    02 Anggota DPRD Siak Menilai Pembatalan Oleh Timwas Pilkampung Itu Cacat Hukum
    03 Kades Gagal Dilantik, Komisi 1 DPRD Siak Gelar Hearing Bersama DPMK, Kabag Hukum dan Camat
    04 Bupati Amril Mukminin Dan Kasmarni Ditabalkan Menjadi Datuk Seri Setia Amanah Junjungan Negeri
    05 Mantan Kades Bukit Batu Resmi Ditahan Kejari Bengkalis
    06 LSM Penjara Minta Kejari Usut Penggunaan dan Peruntukan Dana KONI Bengkalis 2019
    07 Masyarakat Rupat Menyambut Antusias Nur Azmi Hashim Balon Wakil Bupati Favorit dari Kalangan Politis
    08 Antuasias Pecinta RX-King Senusantara Menghadiri Acara Anniversary Satu Dekade KRC-Riau
    09 BAZNAS Kab Bengkalis Umumkan Kelulusan Peserta Da'i Pesisir
    10 Anggota DPR RI Drs.H.Achmad, M.Si Hadiri Resepsi Pernikahan Yudi/Suci
    11 Polsek Tapung Hulu Kembali Ciduk 2 Orang Diduga Pengedar Shabu di 2 Lokasi Berbeda Kabupaten Rohul
    12 Diskominfotik Dan BKPP Gelar Rapat Rencana Penerapan SKP Daring Tahun 2020
    13 Bupati Catur Sugeng Tekankan Program Sesuai Misi dan Visi Bupati Kampar
    14 Anak Usia 9 Tahun, Disetubuhi Ayah Kandung Hingga 3 Kali
    15 Peduli Kesehatan Balita dan Ibu Hamil, Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS Posyandu di Perbatasan
    16 Pemerintah Kecamatan Gelar Sertijab Camat Bukit Batu
    17 Satu Perempuan Diantara Tiga Pelaku Jaringan Narkoba di Perawang Diringkus Polisi
    18 Sembilan Orang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Da'i Pesisir Baznas Bengkalis
    19 2 Tersangka TP Tepikor UED SP Bukit Batu Resmi Di Tahan Kejari Bengkalis
    20 KONI Bersama Bupati Bengkalis, Membahas Persiapan PORKAB
    21 Tindak Pidana Perjudian Menjadi Salah Satu Atensi Polres Kampar
    22 Panitia Perpanjang Waktu Penerimaan Biodata 'Buku Putih PWI Riau 2020'
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI