Dari Empat (4) Ranperda yang diajukan Satu (1) diantaranya telah disetujui dan disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda) Yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Desa. Dan tiga diantaranya yang lain masih diproses oleh Biro Hukum di Provinsi Riau.

Pernyataan ini di sampaikan Bupati Sukiman saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan Pansus Terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 3 tahun 2016 tentang Desa, Ranperda tentang Pengelolaan Hutan Kota, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Senin (29/5/2023) di Aula Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu, Riau.

Dimana Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, ST,M.Si, Wakil Ketua Nono Patria Pratama dan Andrizal. yang Dihadiri 25 Anggota DPRD Rohul serta Beberapa Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintahan Rokan Hulu.

Setelah dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Rohul dilanjutkan dengan penyampaian pertama hasil Pansus oleh Juru Bicara Pansus Ayatullah Kumaini terkait Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Desa. adapun hasilnya adalah untuk melakukan penyempurnaan terhadap Perda tentang Desa yang mengatur tentang segala aspek substansi dalam rangka mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, Perda Kabupaten Rokan Hulu nomor 3 tahun 2016 tentang Desa, belum dapat sepenuhnya mewadahi segala kepentingan masyarakat desa, serta dipandang masih belum dapat menampung kebutuhan serta perkembangan yang terjadi saat ini, ditambah lagi terbitnya peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai desa di antaranya mengenai penataan desa, pengaturan kewenangan desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pengaturan tentang badan permusyawaratan desa, penghasilan pemerintah desa yang bersumber dari alokasi dana desa (add), pengaturan kerjasama desa, pengaturan mengenai peraturan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dan pengaturan mengenai bum desa, maka peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 3 tahun 2016 tentang desa perlu disesuaikan dengan peraturan baru yang mengatur tentang desa tersebut.

Dari yang telah disampaikan Juru Bicara Pansus disampaikannya juga harapan berupa saran bahwa Perda perubahan ini nanti dapat menjawab dan melengkapi dari kelemahan dan kekurangan perda nomor 3 tahun 2016 tersebut. Maka keberadaan perda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 3 tahun 2016 tentang desa ini sangat penting bagi desa yang ada di kabupaten rokan hulu. (galery)