"Lepas daripada itu, pun dari anggaran yang sedemikian besar juga artinya setiap program yang dijalankan kita seharusnya lakukan kajian," kata Nawawi saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (14/05/2024).

Nawawi menuturkan, monitoring dan kajian itu akan dilakukan oleh deputi monitor di lembaga antirasuah tersebut.

Nantinya kata dia, kajian dilakukan komprehensif agar mampu melihat program baru itu telah tepat atau masih memerlukan penyempurnaan. "Ini barangkali akan menjadi bagian dari teman-teman di deputi monitor di KPK untuk melakukan kajian juga terhadap kebijakan yang nanti akan dijalankan itu," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KPK.

Dengan kata lain, KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Misalnya kajian tentang bansos, sejumlah kebijakan pemerintah itu dilakukan kajian oleh pemerintah, apakah kebijakan itu sudah sesuai atau perlu penyempurnaan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tugas monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara," jelas Nawawi.

Sebelumnya diberitakan, pencermatan ini sempat dibahas oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Pihaknya mengaku akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. KPK bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi. "Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa adain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/04/2024).

KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran. Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya. "Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia.

( sumber : kompas.com)